MODERNITAS NAHDLATUL ULAMA: “BERMAIN-MAIN DIANTARA TRADISI(ONAL) DAN KE-MODERN-AN” (Bagian I-IV)

OLEH : MUHAMMAD NURKHOIRON *)

 

ABSTRACT:

Nahdlahd Ulama’ (NU) might be deemed as traditional religious organization which rejected the modernity. Yet, it is rarely found the works tracing that NU was actually traditional religious organization. As time goes on, NU grows up and has been world-wide known either by academic scholars or common people. NU is no more labeled-traditional organization, because it has been capable to co-exist and could go hand in hand with modernity. The principal of Al-Muhafadhatu Ala Qadim As-Shalih wa Akhdu bi Al-Jadid al-Ashlah (nurturing the existing culture as long as it is good or can be coloured by Islam, and adopting the new better one) and the involvement of some NU clerics to political practice and official government become the evidence that NU welcomes modernity. This article describes the rule  of NU to meet traditional and modern value. The success of NU to combine traditional and modern leads it to be as moderate organization. This article also scrutinizes historically and sociologically that NU is one of moderate Islamic movements in Indonesia.

Nahdhatul Ulama bisa jadi dianggap sebavai organisasi keagamaan tradisional yang menolak modernitas. Namun, jarang sekali ditemukan kajian-kajian yang melacak bahwa NU adalah benar-benar organisasi keagamaan yang tradisional. Seiring berjalannya waktu, NU tumbuh dan dikenal luas oleh akademisi dan orang-orang awam. NU tidak lagi menjadi organisasi keagamaan yang berlabelkan tradisional, sebab ia mampu tumbuh berdampingan dan seiring dengan modernitas. Prinsip Al-Muhafadhatu Ala Qadim As-Shalih wa Akhdu bi Al-Jadid al-Ashlah (mempertahankan tradisi yang baik yang telah ada sebelumnya dan mengambil tradisi baru yang lebih baik) dan terlibatnya ulama-ulama NU dalam politik praktis dan pemerintahan menjadi bukti bahwa NU menerima modernitas. Artikel ini menggambarkan peran NU dalam menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Artikel ini juga memaparkan secara historis dan sosiologis bahwa NU adalah salah satu gerakan Islam yang moderat di Indonesia.

 

Keywords:

Tradition, modernity, moderate, NU

Gedung pencakat langit tanda modernitas zaman

Gedung pencakat langit tanda modernitas zaman

Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam berwatak tradisional. Namun jarang sekali — jika tidak ada sama sekali, kajian yang menelusuri sebab-sebab gerakan ini dipahami se-begitu jauh sebagai gerakan berciri tradisional. Padahal pemahaman NU sebagai Islam Tradisional ini dikenal luas, di lingkungan akademik, media-media yang memaparkan keberadaan organisasi ini, sampai ke pandangan populer di kalangan masyarakat sendiri[1]. Pemahaman seperti ini hampir tanpa reserve. Tradisi, tradisional, konsep-konsep ini telah begitu lama dipahami untuk mengemukakan entitas tertentu yang dicirikan dengan sifat-sifat meme-lihara masa lalu, cenderung konservatif terhadap perubahan, bahkan dicirikan berperilaku anti perubahan. Begitulah NU terus dipahami sampai saat ini.

Dalam konteks NU, predikat tradisional awalnya terkait dengan tindakan NU yang ditangkap sebagai gerakan kontra modernis (gerakan Islam modern). Bahkan tidak sedikit sumber sejarah yang menjelaskan kelahiran NU sebagai usaha konfrontasi yang reak-sioner terhadap gejala modernisme Islam: Suatu pergerakan modern yang muncul dari kaum pembaru Islam yang memelopori semangat perlawanan terhadap imperialisme Barat. Dihadapan wacana modernisme Islam ini, gejala tradisional dilihat sebagai bentuk ketertinggalan yang dilapisi oleh sikap kolot yang susah menerima hal-hal baru. Narasi ini mengilustrasikan ketiadaan dan kehampaan atas kekuatan-kekuatan modernitas yang sejak awal abad ke-20 identik dengan Barat.

Sebaliknya, konsep modern, moder nitas, seperti disinggung berbagai sum ber, mendongkrak berbagai hal yang berkait-erat dengan gerakan-gerakan dan upaya-upaya menuju “kemajuan”. Ide-ide “kemajuan” ini mengalami perwujudan paling spektakuler se-tidaknya sejak awal abad ke-20, oleh karena itu fase ini disebut sebagai zaman baru. Di tengah pergolakan pemerin-tahan Hindia Belanda, keadaan ini dimulai dengan istilah zaman etis. Sebuah era yang diliputi berbagai sem boyan tentang kemajuan. Kata-kata yang menandakan kemajuan ini seperti vooruitgang, opvoeding (pendidikan), membubuhi bahasa saat itu bersama ber-voedering van welvaart (memajukan kesejahteraan). Putri bupati Jepara, Raden Ajeng Kartini, memulai surat pertamanya kepada sahabat penanya di Belanda, dengan kalimat: “Saya begitu ingin berhubungan dengan seorang gadis modern, dan dengan cepat ia menjadi idola bagi kaum etisi. Tentu saja semangat zaman etisi itu adalah, “kema juan menuju modernitas, kemajuan yang menegaskan pengawasan di bawah pemerintahan Belanda, dan modernitas seperti ditunjukkan Belanda di Hindia ini dipahami sebagai peradaban Barat[2].

Arti kemajuan seperti ini membawa dampak luar biasa bagi kehidupan kaum pribumi, Pertama seperti disinggung barusan kemajuan yang menegaskan pengawasan dibawah pemerintahan  Belanda, tidak saja meliputi sistem  pengawasan konvensional yang memperkuat kedudukan politis negara Hindia Belanda, akan tetapi memperlebar makna pengawasan itu sendiri. Seperti digambarkan oleh Foucault, pengawasan berupa panoptikon, tidak memiliki kongruensi dengan sebentuk unit penga wasan fisik dan tindakan-tindakan merusak tubuh, melainkan pengawasan sosial yang lebih terkait dengan proyek disiplin sosial dan kontrol. Modernitas, dalam arti proses menjadi modern membentuk sikap kaum pribumi me nelan hal-hal baru. Dalam kaitan ini, pend uduk-penduduk di Hindia Belanda menerima politik etis sebagai tren peru bahan yang harus diikuti. Pendidikan Hindia Belanda menjadi pintu masuk bagi kalangan pribumi untuk menghirup modernitas itu. Melek huruf latin ber hubungan dengan status ke-modern-an, demikian pula dengan pantalon (celana panjang), dan tren gaya hidup perkotaan yang menyertainya. Tren gaya hidup per kotaan ini bahkan secara berangsur-angsur merembes sampai ke pelosok pedesaan. Kelompok terpelajar, pribumi yang mengenyam pendidikan kolonial menempati posisi penting di masyarakat.

Kedua, sebagai akibat dari ide kemajuan, kelompok-kelompok terdidik ini lalu dibiasakan dengan media baru. Gagasan-gagasan seputar kemajuan dihimpun ke media-media perkotaan; radio, koran, majalah dan pamplet-pamplet melalui warta berita dan tulisan-tulisan esai. Mereka menuangkan apa saja, menghimpun seluk beluk kehidupan perkotaan yang disesaki oleh semangat kemajuan tersebut. Mengikuti trend-trend baru ini, pemikiran-pemikiran modern tidak selalu mengikuti petunjuk dan sesuai dengan garis kebijakan pemerintah kolonial. Pemikiran-pemikiran ini bisa jadi merefleksikan kegalauan, frustasi bahkan kebencian terhadap dampak tak terelakkan dari kebijakan etis.

Ini artinya, tidak saja kemajuan itu berurusan dengan proyek negara kolo nial, di masa berikutnya, proyek kema juan dan modernitas berkait kelindan dengan gerakan anti-kolonialisme dan imperialisme yang menjadi antitesa (perlawanan) terhadap negara kolonial itu sendiri. Partai politik, kaum terpelajar dengan beragam organisasi dan perkoem polan, elite-elite suatu kaum, keagamaan, kelompok etnis, dan Iain-lain, menegaskan artikulasi perlawanan terhadap kolonialisme, meneruskan gerakan- gerakan nasionalisme sebagai respon atas perubahan global di masa itu. Modernitas dengan demikian me nyulut semangat pencarian (identitas). Pendidikan kolonial mendorong lahirnya kelompok-kelompok muda terpelajar yang kelak memiliki akses ke sumber- sumber modernitas. Sumber-sumber modernitas ini, selain mempengaruhi pemikiran kelompok terpelajar pribumi dalam menciptakan perasaan sederajat dengan bangsa kolonial, juga memediasi penciptaan golongan “si malin kundang”. Golongan ini menciptakan jejaring sosial, distribusi dan reproduksi pengetahuan yang memperdebatkan status quo, sambil mengidentifikasi peibedaan-perbedaan mereka ditengah pergumulan zaman kolonial. Mereka disemangati oleh upaya pencarian dan penemuan kembali (reinvensi) kebang-saan, dengan cara seperti kata-kata Benedict Anderson, menemukan narasi-narasi tentang “imagined community”. Disini, kelompok-kelompok muda ini diliputi oleh sentimen untuk menulis batas antara kalian (pihak kolonial) dengan pihak kami (bangsa yang dijajah). Seperti ini misalnya kentara dalam kelahiran Partai Sarekat Islam. Sejak diawal, organisasi ini ditetapkan sebagai perkumpulan kaum muslim, yang be keria demi kemajuan, dimana Islam menjadi tanda bagi bumiputra seperti Kristen bagi Belanda, dan Konfusionisme bagi orang-orang Tionghoa[3]. Dengan kata lain, golongan “si malin kundang” bersiap-siap menjemput api perlawanan, baik dengan cara-cara konfrontatif maupun kooperatif untuk mewujudkan kehadiran bangsa baru tersebut.

Meskipun demikian, di tengah pergolakan untuk mencari identitas baru ini, golongan pergerakan memiliki latarbelakang yang berbeda-beda, yang berakibat pada keragaman pemikiran diantara mereka. Tidak dipungkiri, gerakan-gerakan baru ini diwarnai dengan pergolakan pemikiran, dinamisme yang tidak jarang hadir ke dalam bentuk-bentuknya yang paling ekstrim, yakni perpecahan. Tidak terkecuali, perpecahan itu terjadi di kalangan kaum cerdik-cendikia, golongan-golongan elite Islam yang menguasai massa tertentu. Perpecahan ini sebagian akibat perbedaan dalam memberi bentuk atas respon terhadap apa yang telah dijelaskan diatas sebagai zaman baru. Ini artinya, bahwa meskipun Islam telah dijadikan sebagai sumber penarik batas dengan pihak kolonial, namun dalam soal bagaimana identitas Islam itu diartikulasikan terjadi pandangan yang berbeda-beda.



*Muhammad Nurkhoiron adalah alumnus S2 FiSIP UI Kini Direktur Eksekutif Desantara.

[1] Setidaknya berdasarkan pengalaman penulis yang besar ditengah keluarga besar yang     berlatar belakang dua tradisi NU dan Muhammadiyah, orang-orang pesantren (NU) kerap diolok-olok sebagai golongan kolot, jika tidak kelompok fanatik. Doa qunut, menyelamati keluarga yang meninggal dunia (7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya) dianggap sebagai bid’ah, karena tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, Selain tuduhan itu didasarkan atas doktrin Muhammadiyah dalam memberantas TBC Bid’ah, Khurafat, pengenaan tradisi bersongkok, mengenakan sarung, khususnya saat melaksanakan ibadah sholat, di-anggap sebagai simbol dari kekolotan. Sembari pada saat yang sama, golongan Muhammadiyah telah membiasakan diri dengan celana panjang, simbol kebebasan dan ke-modern-an.

[2] Siraishi, Takashi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Grafiti. Tahun 1997, hal, 35-36

[3] Ibid, Siraishi, Takashi. 1997. Him, 57.

Bersambung MODERNITAS NAHDLATUL ULAMA: “BERMAIN-MAIN DIANTARA TRADISI(ONAL) DAN KE-MODERN-AN” (Bagian II)

Artikel utuh ini diambil dari Dialog Jurnal penelitian dan Kajian Keagamaan vol. 71. No. 1 Tahun XXXIV, Juli 2011 dengan tema “Moderasi Gerakan Islam” halaman 17-29.

Sumber gambar: http://danarexa.files.wordpress.com/2013/03/kuala_lumpur_petronas_twin_towers_malaysia_wallpaper-normal.jpg

Author: RMI Jateng

Rabithah al-Ma'ahid al-lslamiyyah (RMI) adalah lembaga NahdIatuI Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang mencapai + 14.000 buah di seluruh Indonesia dengan jumlah santri rata-rata 7.000.000 jiwa. Lembaga ini lahir sejak 20 Mei 1954 dengan nama Ittihad al-Ma'ahid al-lslamiyah yang dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid. Anggaran Rumah Tangga NahdIatuI Ulama 2010 Bab V Pasal 18 huruf c menyebutkan bahwa Rabithah Ma'ahid lslamiyah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NahdIatuI Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Di sinilah RMI berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri dalam orientasi menggali solusi-solusi kreatif untuk negeri. Rabithah Ma'ahid Islamiyah NahdIatuI Ulama, berpijak pada upaya pengembangan kapasitas lembaga, penyiapan kader-kader bangsa yang bermutu dan pengembangan masyarakat. Di dalam pondok pesantren pendidikan yang didapatkan bukan sebatas teori, namun juga praktik beragama. Pesantren merupakan tempat penanaman nilai-nilai moral yang mampu membentuk jatidiri manusia yang berbudi luhur, Pondok pesantren merupakan wadah para santri menimba ilmu pengetahuan (keagamaan) setiap hari selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan kyai. Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan dalam dunia pesantren adalah tathawwur-tajarrudi (berkembang secara gradual), tawasuth (moderat), tawazun (harmonis-seimbang), i'tidal (lurus) dan tasamuh (toleran) dengan berpijak pada nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan dalam orientasi kemaslahatan umum. Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri, walau unsur-unsurnya sama. Keragaman karakteristik ini merupakan kekuatan dan sekaligus keunikan. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Kiai menempati posisi sentral dalam lingkungan pesantren, karena ia bisa sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar, serta imam pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan. Unsur lainnya (masjid, asrama, santri dan kitab kuning) bersifat subsider, di bawah kendali kiai. Dengan unsur-unsur yang dimilikinya, pondok pesantren telah menjadi pusat pembelajaran (training centre) dan pusat kebudayaan (cultural centre).

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: