Perda Pendidikan Diniyyah di Jateng Tak Bisa Menunggu Lagi

Semarang,
Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) KH Abdul Ghaffar Rozin berpendapat, peraturan daerah (perda) tentang pendidikan diniyyah di Jawa Tengah sudah mendesak diterbitkan sebagai payung hukum dan keberpihakan anggaran terhadap madrasah, taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), pesantren, majelis taklim dan berbagai elemen keagaman lainnya.

“Sekarang saat tepat untuk membuat perda pendidikan diniyah di Jateng,” kata pria yang akrab disapa Gus Rozin ini dalam diskusi publik bertajuk “Mengukur Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pendidikan Keagamaan” di Semarang, Jateng, Senin (14/3).

Gus Rozin (kanan) berbincang dengan H. Ahmadi (Kanwil Kemenag Jateng), (14/3)

Gus Rozin (kanan) berbincang dengan H. Ahmadi (Kanwil Kemenag Jateng), (14/3)

Menurut rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) Pati ini, sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat Perda Pendidikan Diniyah. Hal tersebut didasari pertimbangan menurunnya anggaran Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama RI 1,1 M (2015) menjadi 771 M (2016).

Hal ini, imbuh Gus Rozin, mesti menjadi konsentrasi khusus berbagai pihak. Keberpihakan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menguatkan pendidikan keagamaan yang ada di Jawa Tengah ini.

“TPQ, madrasah, pesantren di Jateng cenderung mengalami penurunan semenjak 2012 berjumlah 2192 lembaga dengan 37,7 M; 2013 berjumlah 4082 lembaga dengan 99 M; 2014 berjumlah 1606 lembaga dengan 47,8 M; dan 2015 berjumlah 831 lembaga dengan 35,9 M,” paparnya yang juga menyebut keberpihakan tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga pembangunan sistem yang lebih baik.

Jepara, katanya, bisa menjadi percontohan yang telah menerbitkan perda nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam. Lahirnya perda ini bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang sesuai. Hal inilah yang perlu menjadi contoh berbagai daerah untuk dikontekstualisasikan.

Kudus dan Brebes bisa juga menjadi percontohan untuk melakukan perbandingan. Sedangkan Pati, Wonosobo, Banyumas, Cilacap, Kendal, Demak, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Purbalingga dan Banjarnegara masih dalam tahap proses menuju pengesahan peraturan daerah tentang pendidikan keagamaan.

Selain itu, Jawa Tengah bisa berkaca dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perda ini program prioritas gubernur berupa bantuan program pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS) serta pendidikan karakter berbasis keagamaan. Selain itu, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran 2 persen dari APBD untuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam seperti TPQ, madrasah diniyah, ponpes dan majelis taklim.

Pemerintah, menurut Gus Rozin, ke depan harus mengambil peran dalam bidang pendidikan keagamaan ini sebagai pusat koordinator, pemersatu dan fasilitator. Langkah ini merupakan upaya pencapaian visi dan misi Jateng khususnya meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Diskusi publik tersebut diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan bekerja sama dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Tengah di ruang badan anggaran gedung DPRD setempat. Pembicara yang hadir antara lain Suharyanto mewakili Biro Bina Mental Setda Jateng, Idrawasih (Kepala Biro Hukum Setda Jateng), Romli Mubarok (FKB DPRD Jateng), dan H. Ahmadi (Kanwil Kemenag Jateng). (Zulfa/Mahbib)

Sumber: NU Online.

Author: RMI Jateng

Rabithah al-Ma'ahid al-lslamiyyah (RMI) adalah lembaga NahdIatuI Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang mencapai + 14.000 buah di seluruh Indonesia dengan jumlah santri rata-rata 7.000.000 jiwa. Lembaga ini lahir sejak 20 Mei 1954 dengan nama Ittihad al-Ma'ahid al-lslamiyah yang dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid. Anggaran Rumah Tangga NahdIatuI Ulama 2010 Bab V Pasal 18 huruf c menyebutkan bahwa Rabithah Ma'ahid lslamiyah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NahdIatuI Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Di sinilah RMI berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri dalam orientasi menggali solusi-solusi kreatif untuk negeri. Rabithah Ma'ahid Islamiyah NahdIatuI Ulama, berpijak pada upaya pengembangan kapasitas lembaga, penyiapan kader-kader bangsa yang bermutu dan pengembangan masyarakat. Di dalam pondok pesantren pendidikan yang didapatkan bukan sebatas teori, namun juga praktik beragama. Pesantren merupakan tempat penanaman nilai-nilai moral yang mampu membentuk jatidiri manusia yang berbudi luhur, Pondok pesantren merupakan wadah para santri menimba ilmu pengetahuan (keagamaan) setiap hari selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan kyai. Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan dalam dunia pesantren adalah tathawwur-tajarrudi (berkembang secara gradual), tawasuth (moderat), tawazun (harmonis-seimbang), i'tidal (lurus) dan tasamuh (toleran) dengan berpijak pada nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan dalam orientasi kemaslahatan umum. Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri, walau unsur-unsurnya sama. Keragaman karakteristik ini merupakan kekuatan dan sekaligus keunikan. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Kiai menempati posisi sentral dalam lingkungan pesantren, karena ia bisa sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar, serta imam pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan. Unsur lainnya (masjid, asrama, santri dan kitab kuning) bersifat subsider, di bawah kendali kiai. Dengan unsur-unsur yang dimilikinya, pondok pesantren telah menjadi pusat pembelajaran (training centre) dan pusat kebudayaan (cultural centre).

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: